Legalitas Usaha Laundry

Bagi orang-orang dengan kesibukan yang tinggi, baik karena pekerjaan ataupun urusan pendidikan, perihal mencuci baju membutuhkan waktu yang banyak maka dari itu laundry dapat menjadi dalah satu solusi. Usaha laundry bisa menjadi peluang di tengah kesibukan yang padat. Namun, seperti halnya dalam menjalankan setiap bisnis, menjalankan usaha laundry juga membutuhkan sejumlah legalitas, yang perlu dimiliki oleh pemilik usaha.

Jenis-Jenis Laundry

Terdapat berbagai macam jenis usaha laundry yang ada pada saat ini, yakni:

1. Laundry Kiloan
   Laundry Kiloan merupakan yang paling mudah ditemukan di sekitar daerah perumahan penduduk dimana laundry kiloan menghitung tarif berdasarkan berat cucian yang akan dititipkan oleh konsumen;
2. Laundry Koin
   Laundry Koin ini merupakan sistem laundry dimana konsumen yang akan mengoperasikan sendiri mesin cuci yang disediakan oleh pelaku usaha dengan memasukkan koin ke mesin cuci yang sudah disediakan;
3. Laundry Industri
   Laundry Industri merupakan laundry dalam partai besar, dimana konsumennya biasanya bukan lagi perserorangan melainkan bisnis lain seperti hotel, rumah sakit atau industri lain yang membutuhkan jasa mencuci pakaian atau kain-kain dalam jumlah yang besar.

Izin yang Diperlukan dalam Memulai Usaha Laundry

Dalam memulai usaha bisnis laundry, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kode KBLI yang digunakan untuk kegiatan usaha laundry, yaitu:

Kode 96200 (Aktivitas Penatu), dimana dijelaskan bahwa Kelompok ini mencakup jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tersebut termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dimana untuk tingkat risiko rendah, maka perizinan berusaha yang dapat digunakan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi dan mengenali badan usaha atau usaha perseorangan. NIB digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha.

Selain itu, kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha bisnis laundry meliputi:

1. Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha)
2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas))
3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha)

Persyaratan Pembuatan NIB untuk Usaha Laundry

Adapun persyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan NIB adalah sebagai berikut:

1. Nomor KTP atau NIK;
   NIK yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB adalah NIK penanggung jawab usaha;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham (jika pelaku usaha berbadan hukum)
3. NPWP Pribadi / Perusahaan;
4. Sketsa Lokasi Perusahaan (bila pelaku usaha berbadan hukum);
5. Email yang aktif;
6. Nomor Telepon yang aktif;
7. Lokasi Penanaman Modal;
8. Besaran Rencana Penanaman Modal;
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja;

Proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui sistem Online Single Subsmission (OSS), yang merupakan suatu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk perizinan berusaha berbasis risiko.

Demikian penjelasan terkait legalitas yang diperlukan dalam membuat bisnis usaha laundry.